PEMBANGUNAN EKONOMI TANPA APBN (PETA)

Agung Giantoro
Agung Giantoro

Di sebagian besar negara-negara di dunia di era mondern ini, konfigurasi perekonomian nasionalnya memiliki komposisi (± 70 % swasta-masyarakat : ± 30 % Pemerintah-negara). Hal ini dapat dilihat dari volume GDP (Gross Domestic Product) tiap negara. Perbandingan besaran dan peran ekonomi antara Pemerintah dan swasta / masyarakat bisa dihitung dari besaran GDP dibanding besaran APBN suatu negara. Untuk kondisi Indonesia, GDP-nya saat ini berkisar Rp. 9.000 triliun sedangkan APBN-nya (tahun 2014) Rp. 1.800 triliun. Peran ekonomi Pemerintah Indonesia hanya sekitar 20 % dari total volume ekonomi negara.

Maka dari itu, untuk memajukan (memodernisasi) perekonomian suatu negara dan memakmurkan rakyatnya, mutlak perlu memberdayakan secara optimal peran ekonomi swasta / masyarakat. Dan itu terletak bagaimana memaksimalkan peran “DUNIA USAHA” baik usaha besar, menengah, maupun kecil (UKM). Baik pelaku usaha dalam maupun luar negeri. Sangat banyak kisah-kisah sukses negara yang menjadi makmur dan maju, berkat memberdayakan dunia usahanya. Seperti Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan kini Cina (pasca Deng Xidoping). Namun sebaliknya, banyak negara yang terpuruk bahkan bangkrut karena hanya mengandalkan peran ekonomi Pemerintahnya, contohnya negara-negara komunis: Uni Soviet, Cina (di Era Mao Zedong), Korut, Yugos Lavia, dan lain-lain. Sejarah ekonomi negara-negara di dunia, sudah membuktikan betapa pentingnya memberdayakan pelaku-pelaku usaha dimasyarakat (swasta).

Jika pembangunan ekonomi suatu negara, lebih mengandalkan APBN dan Pemerintahnya, maka dapat dipastikan negara itu takkan pernah maju apalagi makmur. Didasari pemikiran tersebut, kini dilahirkan wacana alternatif yang disebut “PEMBANGUNAN EKONOMI TANPA APBN” (PETA). Ini adalah paradigma baru yang bersifat Out of The Box. PETA bukanlah prinsip ekonomi yang menafikan “Nasionalisme Ekonomi.” PETA bukan pula asas ekonomi yang bertentangan dengan “Ekonomi Konstitusi.” PETA juga tidak identik dengan NEOLIBERALISME. PETA adalah Paradigma ekonomi berwawasan global untuk kepentingan nasional. PETA merupakan interprestasi danaAplikasi dari ekonomi konstitusi sesuai Zaman kini.
PEMBANGUNAN EKONOMI TANPA APBN (PETA) adalah suatu konsep ekonomi pembangunan yang memfokuskan pada upaya pemberdayaan dan optimalisasi peran dunia usaha (swasta dalam dan luar negeri). Menjadikan sektor swasta sebagai motor utama penggerak perekonomian nasional. Ada beberapa pilar strategis dalam PETA, sebagai berikut :

1.      Menciptakan iklim (situasi) yang kondusif bagi dunia usaha.
2.      Menciptakan regulasi (sistem hukum) yang transparan dan efektif.
3.      Membuat sistem insentif yang produktif bagi para pelaku bisnis.
4.      Membangun kerjasama Pemerintahnya dengan swasta dalam pembangunan proyek-proyek strategis bagi negara.

1.      MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI DUNIA USAHA.
Di antaranya dilakukan dengan memberantas tuntas segala jenis “Pengutan Liar” (PUNGLI) yang memberatkan para pelaku usaha. Dari pejabat, aparat, ormas sampai preman yang melakukan Pungli harus ditindak tegas secara hukum. Pungli meresahkan para pelaku usaha (besar dan kecil) dan memperbesar “Biaya Operasional” sehingga mengurang daya saing. Faktor keamanan juga menjadi hal utama bagi keberlangsungan usaha. Kriminalitas bahkan kerusuhan massal harus ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya adalah memoderasi gerakan buruh. Agar tuntutan buruh cukup rasional dengan situasi perekonomian pada umumnya dan kondisi perusahaan pada khususnya. Dan meminimalisir intensitas demonstrasi-demonstrasi atau pemogokan-pemogokan buruh. Stabilitas sosial dan politiknya juga harus dijaga oleh Pemerintah dan semua kekuatan Sos-Pol yang ada. Kapasitas kelembagaan (khususnya birokrasi) juga harus ditingkatkan secara drastis, sebagai bagian pelayanan bagi dunia usaha. Dan yang terakhir adalah kondisi dan ketersediaan infrastruktur (jalan, pelabuhan, listrik, air, dan lain-lain) sangat sentral bagi penciptaan iklim yang kondusif bagi dunia usaha.

2.      MENCIPTAKAN REGULASI (SISTEM HUKUM) YANG TRANSPARAN DAN EFEKTIF.
Regulasi yang paling utama bagi dunia usaha (investor) adalah pada aspek “PERIZINAN”. Prosedur perizinan tidak berbelit-belit dan biaya murah. Selain tu yang penting, adalah penanganan perizinan oleh sedikit instansi. Sudah mulai ada perkembangan bagus, yaitu mulai diterapkannya SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (ONE STOP SERVICE). Peraturan / kebijakan dibidang ekonomi dan investasi tidak boleh berubah-ubah. Dan peraturan satu dengan yang lain tidak boleh tumpang tindih atau bertabrakan. Itu semua akan membingungkan para investor dan membuat mereka hengkang ketempat lain. Penentu utama dari bekerjanya sistem hukum yang efektif adalah aparat hukumnya harus tersedia para aparat hukum yang profesional dan jujur.

3.      MEMBUAT SISTEM INSENTIF BAGI INVESTOR
Insentif terpenting bagi Investor (Pengusaha) adalaha keringanan Pajak atau Pembebasan Pajak untuk sektor atau kawasan ekonomi tertentu. Insentif berikutnya adalah keringanan atau pembebasan Bea Masuk untuk barang-barang modal bagi kepentingan proyek-proyek investasi yang strategis. Tersedianya kredit modal kerja berbunga rendah dalam perbankan nasional, akan makin menggiatkan roda bisnis dan investasi. Dan yang terpenting bagi proyek-proyek raksasa yang strategis bagi negara (seperti PELABUHAN LAUT) adalah KONSENSI berjangka panjang bagi investor (Proyek Kemitraan Pemerintah-Swasta) dengan skema BUILD OPERATE TRANSFER (BOT).

4.      MEMBANGUN KERJASAMA PEMERINTAHNYA DENGAN SWASTA.
Merupakan upaya membangun kemitraan cerdas (smart partnerskip) antara Pemerintah dan pelaku usaha (investor) dalam pembangunan proyek-proyek strategis bagi negara. Kerjasama itu dapat dilakukan dengan skema BOT ( Build Operate Transfer). swasta (Investor) membangun suatu proyek dengan modal dari investor, kemudian dioperasikan oleh investor, setelah jangka waktu tertentu diserahkan kepada Pemerintah. Diharapkan konsesi jangka waktunya hngga 100 tahun. Investor memiliki keuntungan yang prospektif, sehingga banyak investor yang tertarik. Negara (Pemerintah) juga untung karena bisa memiliki proyek yang penting tanpa harus keluar modal.
Proyek-proyek tersebut diantaranya :
* INFRASTRUKTUR    ( Pelabuhan Laut, Bandara Udara, Jalan Tol, dll ).
* SUPRASTRUKTUR   ( Pendidikan dan Kesehatan )
* MANUFAKTUR         ( Perakitan Mobil, Pertambangan Migas, dll ).
* AGRIKULTUR           ( Pertanian, Peternakan, Perikanan, dll ).

Dengan melaksanakan ke-empat strategi tersebut secara optimal dan konsisten, niscaya akan terjadi kebangkitan luar biasa dari dunia usaha. Akan menjadi geliat massif dari para pelaku usaha (besar dan kecil). Para investor akan berbondong-bondong masuk ke Indonesia, menanamkan modalnya. Akan tercipta ribuan mungkin jutaan lowongan pekerjaan, karena banyak unit-unit usaha berdiri atau berekspansi. Pengangguran akan turun drastis, penghasilan masyarakat meningkat, kemakmuran akan tercipta. Dan semua itu dapat terwujud tanpa harus MENGERUK DANA ABPN. Dana para pelaku usaha dan modal dari para investorlah yang akan menggerakkan perkonomian nasional. APBN bisa digunakan untuk hal-hal lain yang menyentuh kebutuhan masyarakat banyak. Itulah hakikatnya konsep PEMBANGUNAN EKONOMI TANPA APBN.

Oleh : AGUNG – IAP (Renungan Akhir Tahun)